인도네시아 OJK 암호자산 인가 가이드 핵심

“Pihak yang wajib mengajukan perizinan usaha kepada OJK adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara IAKD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan OJK, antara lain: a. Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA); b. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK); c. Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; d. Lembaga Kliring dan Penjaminan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan e. Pedagang Aset Keuangan Digital.”

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Indonesia Financial Services Authority)”

“Pihak yang wajib mengajukan perizinan usaha kepada OJK adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara IAKD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan OJK, antara lain: a. Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA); b. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK); c. Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; d. Lembaga Kliring dan Penjaminan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan e. Pedagang Aset Keuangan Digital.”

“Ya. PAJK wajib memiliki kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam sektor yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK mengenai PAJK”

“Dalam proses perizinan, Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan Penetration Testing (Pentest) dan Vulnerability Assessment (VA) yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/atau sertifikasi yang memadai di bidang keamanan sistem elektronik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penyelenggara.”

“Ya. PKA wajib melakukan evaluasi berkala terhadap metode, model, dan pengolahan data alternatif guna memastikan kualitas, akurasi, dan relevansi hasil penilaian kredit.”

“statement”